Bertanjak Baharu Tinjau (Membuat Kerja Mengikut Aturan)

            Dalam buku yang ditulis oleh Dr. A. Latief Wiyata dengan judul “ CAROK : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura” yang diterbitkan oleh LK i S Yogyakarta tahun 2002 pada Bab I Pendahuluan yakni dari halaman 1-28 tindakan kekerasan yang disebut carok dalam masyarakat Madura hampir selalu bersifat individual, meskipun kadang kala terjadi secara kekerasan secara kolektif namun pada mulanya berawal dari kekerasan individual, pemicu munculnya kekerasan yang terjadi yakni adanya penghinaan terhadap harga diri atau martabat seseorang di depan orang lain yang menyebabkan munculnya rasa dendam dimana orang tersebut berusaha agar dapat memulihkan nama baiknya.  

ORANG BERPUASA ANTI KORUPSI Betapa mirisnya hati ketika melihat pemimpin negeri ini satu demi satu digiring ke meja hijau. Ketika ditangkap polisi mereka seolah tidak memiliki rasa malu masih sempat tersenyum di hadapan awak media. Pelaku korupsi yang memakan uang untuk kesejahteraan rakyat, kapankah habisnya korupsi di negeri tercinta ini? meskipun ada wacana akan menghukum mati tersangka kasus korupsi namun sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas pemerintah. Korupsi apabila terus dibiarkan menjamur di setiap lini NKRI maka dapat dipastikan kehancuran dari suatu negara. Manusia di jadikan Khilafah di muka Bumi ini yakni sebagai pemimpin di antara umat-umatnya yang lain. manusia diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang telah Allah SWT titipkan kepada kita sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat serta sudah seharusnya kita bertanggungjawab atas apa yang telah kita lakukan selama ini.

                              Jenis-Jenis Pengawasan Pemerintah 1.    Pengawasan Ekstern dan Intern (aspek Ruang)        1)    Pengawasan Ekstern (external control) Pengawasan ektern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Sujamto, 1986 : 81-82)

                              RESUME ISI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Pembentukan RUU Aparatur Sipil Negara adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Beleid yang lama ini dianggap belum mampu melahirkan aparat negara yang profesional. Setelah ditandatangani oleh presiden, draft itu akan dikirim ke DPR. Terdapat beberapa poin penting dalam   RUU Aparatur Sipil Negara   ini. Salah satunya tentang status kepegawaian pusat dan daerah. Status kepegawaian pusat dan daerah akan dijadikan satu yaitu aparatur negara namun perlu penyelarasan dengan undang-undang lainnya seperti Otonomi Daerah (otda). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI APARATUR ( TRAINING AND DEVELOPMENT FOR APPARATUS ) Pendahuluan             Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, Sumber Daya Manusia (aparatur) selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajeman sumber daya manusia, dan ada empat macam klasifikasi sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukan Ermaya dalam Fathoni (2006: 10): 1.     Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan yang disebut administrator. 2.     Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai rencana disebut manajer. 3.     Manusia atau orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, diangkat langsung melaksankan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya.